TENTANG QIYAS

Posted: Januari 21, 2013 in Uncategorized

TENTANG QIYAS

Posted: Desember 8, 2012 in Uncategorized

TENTANG QIYAS

DI SUSUN OLEH:

KELOMPOK 4

SUGIARTO

NIM: 11.3.07.0259

Saprudin

Nim:11.3.07.0257

PRODI MUAMALAH

STAIN DATO KARAMA PALU

 

 

KATA PENGANTAR

          Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami sebagai penulis dapat menyelesaikan makalah USHUL FIQIH ini dengan judul “ QIYAS “. Makalah ini di susun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah USHUL FIQIH. Dan penulis ucapkan banyak terima kasih kepada ibu Dra.Murniati Ruslan selaku dosen mata kuliah USHUL FIQIH.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun makalah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya makalah ini. Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Palu, 10 Oktober 2012

 

Penulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DAFTAR ISI

 

HALAMAN JUDUL …………………………………………………………………………. i

KATA PENGANTAR          ………………………………………………………………………. ii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………. iii

BAB I PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang……………………………………………………………………… 4
  1. Rumusan Masalah…………………………………………………………………. 4
  1. Tujuan Penulisan…………………………………………………………………… 4

BAB II PEMBAHASAN

  1. Pengertian Qiyas…………………………………………………………………… 5
  1. Rukun Qiyas………………………………………………………………………… 6
  1. Syarat-syarat Qiyas………………………………………………………………… 7
  1. Macam-macam Qiyas……………………………………………………………… 7
  1. Kehujjahan Qiyas…………………………………………………………………… 8

BAB III PENUTUP

Kesimpulan………………………………………………………………………… 9

BAB IV DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………….. 10

 


 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.   Latar Belakang

Sebagai umat islam, dalam kehidupan sehari-hari ada aturan yang mengatur segala aktivitas kita. Semua ada batasan-batasan tertentu dan aturan-aturan menjalankannya. Dan semua aturan dan batasan hukum yang mengatur umat islam didasarkan pada al Qur’an dan al Hadits.

Tetapi permasalahannya terletak pada permasalahan manusia yang sangat komplek dan banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan tapi tidak ada nashnya dalam al Qur’an maupun al Hadits.

Dulu ketika pada masa rosululloh semua permasalahan yang timbul mudah diatasi dan tidak ada perbedaan pendapat, karena ditanyakan langsung kepada rosululloh. Tetapi dimasa sekarang, jikalau ada permasalahan yang timbul bahkan banyak sekali permasalahan yang timbul dan tidak kita temukan nash hukumnya dalam al Qur’an maupun al Hadits, disini para ulama’ mencari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad. Dan salah satu ijtihad itu dengan qiyas.

Dari paparan latar belakang diatas, serta mengingat banyak dikalangan Mahasiswa yang masih belum memahami sumber hukum islam Qiyas. maka dari itu kami akan membahas tentang Qiyas sekaligus memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqih.

  1. B.   Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari makalah Ushul Fiqih tentang Qiyas adalah sebagai berikut :
1. Apa pengertian Qiyas ?
2. Apa rukun-rukun Qiyas ?
3. Apa syarat-syarat Qiyas dan bagaimana kehujjahan Qiyas ?

  1. C.   Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Ushul Fiqih.

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. A.   Pengertian Qiyas

 

Qiyas menurut bahasa Arab berarti (المساواة)menyamakan , dan ( التقدير )  membandingkan atau mengukur, seperti menyamakan si A dengan si B, karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya. Qiyas juga berarti mengukur, seperti mengukur tanah dengan meter atau alat pengukur yang lain. Demikian pula membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan mencari persamaan-persamaannya. Qiyas dalam istilah ushul, yaitu menyusul peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nash bagi hukumnya. Dalam hal hukum yang terdapat nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab hukum ini . Menurut para ulama ushul fiqih, ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan ‘illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Agar lebih mudah memahaminya perhatikan contoh berikut: Minum narkotik adalah suatu perbuatan yang perlu diterapkan hukumnya, sedang tidak satu nashpun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara qiyas dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, yaitu perbuatan minum khamar, yang diharamkan berdasarkan firman AllahSWT.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamar; berjudi, menyembah patung dan mengundi nasib dengan anak panah tidak lain hanyalah suatu yang kotor, termasuk perbuatan syaitan, karena itu hendaklah kamu jauhi agar kamu mendapat keberuntungan.” (al-Mâidah:90).

Antara minum narkotik dan minum khamar ada persamaan, illatnya, yaitu sama sama berakibat memabukkan para peminumnya, sehingga dapat merusak akal. Berdasarkan persamaan ‘illatitu ditetapkanlah hukum meminum narkotik itu yaitu haram, sebagaimana haramnya meminum khamar. Adapun Dasar Hukum Qiyas, sebagian besar para ulama fiqh dan para pengikut madzhab yang empat sependapat bahwa qiyas dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan qiyas atau macam-macam qiyas yang boleh digunakan dalam mengistinbathkan hukum, ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya, namun semua mereka itu barulah melakukan qiyas apabila ada kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu nashpun yang dapat dijadika dasar. Mengenai dasar hukum qiyas bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujjah, ialah al-Qur’an dan al-Hadits dan perbuatan sahabat.

a.Al-Qur’an

AllahSWTberfirman: Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (an-Nisâ’: 59)

b.Al-Hadits.

Setelah Rasulullah SAW melantik Mu’adz bin Jabal sebagai gubernur Yaman, beliau bertanya kepadanya: Artinya: “Bagaimana (cara) kamul menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu’adz menjawab: Akan aku tetapkan berdasar al-Qur’an. Jika engkau tidak memperolehnya dalam al-Qur’an? Mu’adz berkata: Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah? Mu’adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh. (Mu’adz berkata): Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Ahmad Abu Daud dan at-Tirmidzi)

  1. B.   Rukun Qiyas

 

Ada empat rukun giyas, yaitu:

  1. Ashal (الأصل) yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. Ashal disebut juga maqis ‘alaih (yang menjadi ukuran) atau musyabbah bih (tempat menyerupakan), atau mahmul ‘alaih (tempat membandingkan);
  2. Fara’ (الفرع) yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar. Fara’ disebut juga maqis (yang diukur) atau musyabbah (yang diserupakan) atau mahmul (yang dibandingkan);
  3. Hukum ashal (الحكم) yaitu hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasar nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara’ seandainya ada persamaan ‘illatnya; dan
  4. ‘IIIat (العلة) yaitu suatu sifat yang ada pada ashal dan sifat itu yang dicari pada fara’. Seandainya sifat ada pula pada fara’, maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum fara’ sama dengan hukum ashal.

 

  1. C.   Syarat-syarat Qiyas

 

Telah diterangkan rukun-rukun qiyas. Tiap-tiap rukun itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

 

  1. Ashal dan fara’, berupa kejadian atau peristiwa.
  2. Hukum ashal Ada beberapa syarat yang diperlukan bagi hukum ashal, yaitu:
    1. Hukum ashal itu hendaklah hukum syara’ yang amali yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash,
    2. ‘Illat hukum ashal itu adalah ‘illat yang dapat dicapai oleh akal,
    3. Hukum ashal itu tidak merupakan hukum pengecualian atau hukum yang berlaku khusus untuk satu peristiwa atau kejadian tertentu.
    4.  ‘Illat ialah suatu sifat yang ada pada ashal yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum ashal serta untuk mengetahui hukum pada fara’ yang belum ditetapkan hukumnya, seperti menghabiskan harta anak yatim merupakan suatu sifat yang terdapat pada perbuatan memakan harta anak yatim yang menjadi dasar untuk menetapkan haramnya hukum menjual harta anak yatim.
      ‘IlIat merupakan sifat dan keadaan yang melekat pada dan mendahului peristiwa/perbuatan hukum yang terjadi dan menjadi sebab hukum, sedangkan hikmah adalah sebab positif dan hasil yang dirasakan kemudian setelah adanya peristiwa hukum.
  1. D.   Macam-macam Qiyas

 

Qiyas dapat dibagi kepada tiga macam, yaitu:

  1. 1.    Qiyas ‘illat, ialah qiyas yang mempersamakan ashal dengan fara’ karena keduanya mempunyai persamaan ‘illat. Qiyas ‘illat terbagi:
  • Qiyas jali (jelas) ialah qiyas yang ‘illatnya berdasarkan dalil yang pasti, tidak ada kemungkinan lain selain dari ‘illat yang ditunjukkan oleh dalil itu.
  • Qiyas khofi (samar) ialah qiyas yang ‘ilIatnya mungkin dijadikan ‘illat dan mungkin pula tidak dijadikan ‘illat,
  1. 2.    Qiyas dalalah ialah qiyas yang ‘illatnya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya ‘illat untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa.
  2. 3.    Qiyas syibih ialah qiyas yang fara’ dapat diqiyaskan kepada dua ashal atau lebih, tetapi diambil ashal yang lebih banyak persamaannya dengan fara’.

 

  1. E.   Kehujjahan Qiyas

 

Jumhur ulama kaum muslimin sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah syar’i dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain. Apabila tidak terdapat hukum dalam suatu masalah baik dengan nash ataupun ijma’ dan yang kemudian ditetapkan hukumnya dengan cara analogi dengan persamaan illat maka berlakulah hukum qiyas dan selanjutnya menjadi hukum syar’i.

Diantara ayat Al Qur’an yang dijadikan dalil dasar hukum qiyas adalah firman Allah:

         Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Qs.4:59)

Ayat di atas menjadi dasar hukum qiyas, sebab maksud dari ungkapan ‘kembali kepada Allah dan Rasul’ (dalam masalah khilafiyah), tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan, apa yang sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh dengan mencari illat hukum, yang dinamakan qiyas. Sementara diantara dalil sunnah mengenai qiyas ini berdasar pada hadits Muadz ibn Jabal, yakni ketetapan hukum yang dilakukan oleh Muadz ketika ditanya oleh Rasulullah Saw, diantaranya ijtihad yang mencakup di dalamnya qiyas, karena qiyas merupakan salah satu macam ijtihad. Sedangkan dalil yang ketiga mengenai qiyas adalah ijma’. Bahwasanya para shahabat Nabi Saw sering kali mengungkapkan kata ‘qiyas’. Qiyas ini diamalkan tanpa seorang shahabat pun yang mengingkarinya. Di samping itu, perbuatan mereka secara ijma’ menunjukkan bahwa qiyas merupakan hujjah dan waji b diamalkan. Umpamanya, bahwa Abu Bakar ra suatu kali ditanya tentang ‘kalâlah’ kemudian ia berkata: “Saya katakan (pengertian) ‘kalâlah’ dengan pendapat saya, jika (pendapat saya) benar maka dari Allah, jika salah maka dari syetan. Yang dimaksud dengan ‘kalâlah’ adalah tidak memiliki seorang bapak maupun anak”. Pendapat ini disebut dengan qiyas. Karena arti kalâlah sebenarnya pinggiran di jalan, kemudian (dianalogikan) tidak memiliki bapak dan anak. Dalil yang keempat adalah dalil rasional. Pertama, bahwasanya Allah Swt mensyariatkan hukum tak lain adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan manusia merupakan tujuan yang dimaksud dalam menciptakan hukum. Kedua, bahwa nash baik Al Qur’an maupun hadits jumlahnya terbatas dan final. Tetapi, permasalahan manusia lainnya tidak terbatas dan tidak pernah selesai. Mustahil jika nash-nash tadi saja yang menjadi sumber hukum syara’. Karenanya qiyas merupakan sumber hukum syara’ yang tetap berjalan dengan munculnya permasalahan-permasalahan yang baru. Yang kemudian qiyas menyingkap hukum syara’ dengan apa yang terjadi yang tentunya sesuai dengan syariat dan maslahah.

BAB III

PENUTUP

 

Kesimpulan

 

Secara Etimologi Qiyas menurut arti bahasa arab ialah penyamaan, membandingkan atau pengukuran, menyamakan sesuatu dengan yang lain.

Secara Terminologi Menurut ulama ushul Qiyas berarti menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur’an dan Hadist dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.

Imam Jalaluddin Al-mahalli mendefinisikan Qiyas ialah mengembalikan masalah furu’ (cabang) pada masalah pokok, karena suatu illat yang mempersatukan keduanya (cabang dan pokok) di dalam hukum.

Qiyas digunakan jika mendapatkan permasalahan yang tidak ada nash yang menunjukkan solusi permasalahan tersebut secara langsung

 

atau tidak langsung (dilalah isyarah atau thadhammuniyah). Disinilah nampak kelebihan Imam Abu Hanifah dalam mencari sebab (ilat) hukum. Abu Hanifah berpegang kepada qiyas dalam berijtihad, apabila perkara yang sedang dihadapi tidak terdapat dalam Al-Quran, Hadis dan perkataan Sahabat. Beliau menghubungkan perkara yang dihadapi kepada nash yang ada setelah memperhatikan ‘illat yang sama antara keduanya. Metode ijtihad ini dalam mazhab Hanafi dinamakan dengan qiyas jali yaitu kebalikan dari qiyas khafy yang dinamakan dalam mazhab Hanafi sebagai istihsan.

Imam Abu Hanifah hanya sedikit memiliki koleksi hadits yang shahih. Bukan karena tidak percaya atau tidak mau menggunakan hadits, justru karena termasuk orang yang paling bersungguh-sungguh dalam menyeleksi hadits, tak sembarangan hadits bisa ia terima sebagai dalil. Dan karena sedikitnya hadits yang ia anggap shahih, secara alami Imam Hanafi pun menemukan metode pengembangan dari nash yang sudah ada (Al-Quran dan Hadits) untuk bisa diterapkan di berbagai persoalan kehidupan, yaitu dengan mengambil ‘illat, atau persamaan aspek antara masalah yang ada nashnya dengan masalah yang tidak ada nashnya. Metode ini kemudian dikenal dengan nama qiyas

 

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

 

.        Abdul Wahhab al-Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh

Asy-Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Sholeh al-‘Utsaimin, Al-Ushul min ‘Ilmil Ushul

 

Gambar  —  Posted: Desember 8, 2012 in Uncategorized

MAKALAH FIQH SIYASAH

Posted: November 28, 2012 in Uncategorized

Konstitusi, Demokrasi, Legislsi,Ummah, dan Syura’

 Disusun Oleh:

SAFARUDDIN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

 DATOKARAMA PALU

TAHUN 2012


KATA PENGANTAR

ﺑﺴﻢ ﺍ ﷲ ﺍﻠﺭ ﺣﻣﻦ ﺍ ﻟﺭ ﺣﻴﻡ

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, makalah ini bisa kami selesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Shalawat dan salam tak pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Selanjutnya dalam penyusunan makalah ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran-saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan makalah ini.

Kami Segenap penyusun mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya kepada kami semua.

Dan akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat umum, terutama bagi kami sebagai penulis. Semoga apa yang kami perbuat mendapat pahala serta ridha dari Allah S.W.T. Amin.

Palu, 1 Juni 2012

Penyusun,

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL………………………………………………………………………          i

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………         ii

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………….         iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang………………………………………………………………….         1

1.2         Rumusan Masalah………………………………………………………………         2

1.3         Tujuan Penulisan………………………………………………………………..         2

1.4         Metode Penulisan………………………………………………………………         2

BAB II Konstitusi, Demokrasi, Legislasi, Ummah, Syura’

2.1   Pengertian konstitusi…………………………………………………………….        3

2.2   Macam – macam konstitusi……………………………………………………        4

2.3   Pengertian legislasi……………………………………………………………….        5

2.4   Pengertian demokrasi……………………………………………………………        6

2.5   Macam – macam demokrasi………………………………………………….         7

2.6   Pengertian ummah……………………………………………………………….         8

2.6   Pengertian syura’…………………………………………………………………        10

2.7   Perbedaan syura’ dengan demokrasi……………………………………..         11

BAB III PENUTUP

3.1 … Simpulan…………………………………………………………………………..        14

3.2 … Saran………………………………………………………………………………..        14

DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Fiqih Siyasah adalah bukan kajian yang baru di antara ilmu pengetahuan yang lainnya, keberadaan Fiqih Siyasah sejalan dengan perjalan agama Islam itu sendiri. Karena Fiqih Siyasah ada dan berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuasaan dunia. Perjalanan hijrahnya Rasullulah ke Madinah, penyusunan Piagam Madinah, pembentukan pembendaharaan Negara, pembuatan perjanjian perdamaian, penetapan Imama, taktik pertahanan Negara dari serangna musuh yang lainnya. Pembuatan kebijakan bagi kemaslahatan masyrakat, umat, dan bangsa, dan kemudian pada masa itu semua dipandang sebagai upaya-upayah siyasah dalam mewujudkan Islam sebagai ajaran yang adil, memberi makna bagi kehidupan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Semua proses tersebut merupakan langkah awal berkembangnya kajian fiqih siyasah, dimana fiqih siyasah menerimah dengan tangan terbuka apa yang datang dari luar selama itu untuk kemaslahatan bagi kehidupan umat. Bahkan menjadikannya sebagai unsur yang akan bermamfaat dan akan menambah dinamika kehidupannya serta menghindarkan kehidupan dari kekakuan dan kebekuan.

Luasnya pembahasan tentang kajian fiqih siyasah, maka pemakalah membuat tema dengan mengankat judul yakni “Konstitusi, Demokrasi, Legislasi, Ummah, Dan Syura’”. Kritik dan saran sangat diharapkan dari saudara-saudara semuanya agar kedepannya dapat menyelesaikan tugas dengan lebih baik lagi.

b. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang akan di bahas meliputi mengkhususkan pembahasan fiqh siyasah mengenai Konstitusi, Demokrasi, Legislasi, Ummah, Dan Syura’ berdasarkan :

  1. Apa sajakah komponen dasar Konstitusi, Demokrasi, Legislasi, Ummah, Dan Syura’ ?
  2. Bagaimanakah pembagian bidang-bidang Konstitusi, Demokrasi, Legislasi, Ummah, Dan Syura’ ?

c. Tujuan Penulis

Makalah ini ditulis untuk memenuhi tugas dan sebagai karakteristik penilaian.

d. Metode Penulisan

Dalam penulisan makalah ini kami menggunakan metode kajian kepustakaan terhadap buku-buku yang berhubungan dengan tema makalah yang kami buat dan juga bersumber dari beberapa artikel dari internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep Konstitusoi, Legislasi, Demokrasi, Ummah Dan Syura’

A. Konstitusi

Dalam fiqh siyasah Konstitusi disebut juga dustur, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Menurut ulama fiqh siyasah, pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat. Dengan demikian, hubungan antara kedua belah pihak berbeda-beda pada masing-masing negara, sesuai dengan perbedaan masing-masing negara. Akan tetapi karena adat istiadat ini tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya, karena pemerintah memegang kekuasaan, tidak jarang pemerintah bersikap absolut dan otoriter terhadap rakyat yang dipimpinnya. Mereka berlaku sewenang-wenang dan melanggar hak-hak asasi rakyatnya. Sebagai reaksi, rakyatpun melakukan pemberontakan, perlawanan, bahkan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa secara absoplut tersebut. Dari revolusiini kemudian lahirlah pemikiran untuk menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai pedoman dan aturan main dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Namun, tidak selamanya konstitusi dibentuk berdasarkan revolusi. Ada juga pembuatan konstitusi karena lahirnya sebuah negara baru.

Perpaduan antara politik dan agama yang merupakana akibat lagsung dari hakikat teologi Islam jugs terungkap dalam kawasan teori konstitusioanal.

AI-Quran sebagai undang-undang, perilaku keagamaan, tetapi yang lebih tinggi, kitab suci itu merupakan hukum dasar dan tertinggi yang tidak dapat digolongkan sebagai argumen serius tentang konstitusi Negara Islam.

Sumber hukum konstitusi Islam ada 3

  1.  yang tidak kalah penting adalah Sunah atau segala perkataan danpraktek kehidupan Nabi Muhammad saw, manusia yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalah-Nya kepada sernua. manusia.

2. Ijma’ yang berarti kesepakatan universal atau kosensus yang bersifat umum. Ijma’ melibatkan upaya kolektif yang terdiri dari anggota-anggota suatu kelompok atau keseluruhan masyarakat untuk meraih sebuah kesepakatan hukum tentang suatu masalah tertentu.

3.Qiyas yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu. Dalam Islam metode ini digunakan untuk memperluas hukum­hukum syariab yang bersifat umum kepada berbagai kasus individu yang tak terbatas atas dasar kesamaan atau ketidakselarasan dengan beberapa kasus lama yang telah dijelaskan dalam Qur’an dan Sunnah.

Macam-macam konstitusi

  1. 1. konstitusi tertulis dan tidak tertulis
  2. konstitusi fleksibel (luwes) dan konstitusi rigid (tegas/kaku)
  3. konstitusi derajat tinggi dan konstitusi bukan derajat tinggi
  4. konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan
  5. konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitunsi sistem pemerintahan parlementer.

penggolongan konstitusi fleksibel dan kaku di dasarkan pada cara mengubah konstitusi tersebut

2. konstitusi fleksibel (luwes) adalah konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang. Artinya, perubahan itu dilakukan melalui cara yang tidak, seperti melalui pemungutan suara dengan sistem suara terbanyak mutlak. Konstitusi Inggris dan konstitusi selandia baru adalah contoh konstitusi jenis ini.

3. konstitusi rigid ( tegas/kaku) adalah suatu konstitusi dimana perubahannya dilakukan melalui suatu cara-cara atau proses khusus (special/process). Konstitusi AS, Australia, Swiss, Prancis, dan Norwegia adala contoh jenis ini.

 

 

B. Legislasi

Di dalam Islam, Legislasi ( perundang-undangan ) terbagi ke dalam empat bentuk. Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga dengan istilah al-sulthah al-tasyri’iyah, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT. dalam syariat Islam. Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi:

a.       Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.

b.      Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.

c.       Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari’at Islam

 

C. demokrasi

Dalam hal ini demokrasi berasal dari pengertian bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Maksudnya kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

.Sejarah demokrasi berasal dari sistem yang berlaku di negara-negara kota (city state) Yunani Kuno pada abad ke 6 sampai dengan ke 3 sebelum masehi. Waktu itu demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi langsung yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik dan dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negaranya yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas hal tersebut dimungkinkan karena negara kota mempunyai wilayah yang relatif sempit dan jumlah penduduk tidak banyak (kurang lebih 300 ribu jiwa). Sedangkan waktu itu tidak semua penduduk mempunyai hak :
bersifat langsung dari demokrasi Yunani Kuno dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi sederhana, wilayahnya terbatas serta jumlah penduduknya sedikit (kurang lebih 300 ribu jiwa dalam satu kota). Ketentuan demokrasi yang hanya berlaku untuk warga negara resmi. Hanya bagian kecil dari penduduk.

Gagasan demokrasi Yunani hilang dari dunia Barat ketika Romawi Barat dikalahkakn oleh suku German. Dan Eropa Barat memasukkan Abad Pertengahan (AP).
Abad pertengahan di Eropa Barat dicirikan oleh struktur total yang feodal (hubungan antara Vassal dan Lord). Kehidupan sosial dan spiritual dikuasai Paus dan pejajabat agama lawuja. Kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antar bangsawan.

Dari sudut perkembangan demokrasi AP menghasilkan dokumen penting yaitu Magna Charta 1215. Ia semacam contoh antara bangsawan Inggris dengan Rajanya yatu John . Untuk pertama kali seorang raja berkuasa mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak bawahannya.

Mungkin Anda belum tahu siapa pemikir-pemikir yang mendukung berkembangnya demokrasi. pemikir-pemikir yang mendukung berkembangnya demokrasi antara lain: John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Mostesquieu dari Perancis (1689-1755).

Menurut Locke hak-hak politik mencakup atas hidup, hak atas kebebasan dan hak untuk mempunyai milik (life, liberty and property). Montesquieu, menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan yang dikenal dengan Trias Politica. Trias Politica menganjurkan pemisahan kekuasaan, bukan pembagian kekuasaan. Ketiganya terpisah agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dalam perkembangannya konsep pemisahan kekuasaan sulit dilaksanakan, maka diusulkan perlu meyakini adanya keterkaitan antara tiga lembaga yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Pengaruh paham demokrasi terhadap kehidupan masyarakat cukup besar, contohnya:
perubahan sistem pemerintahan di Perancis melalui revolusi.

revolusi kemerdekaan Amerika Serikat (membebaskan diri dari dominasi Inggris).

1.Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.
Menurut Anda, apakah Indonesia pernah menganut pemerintah demokrasi Parlementer? Silahkan Anda diskusikan dengan teman-teman Anda. Dan silahkan lanjutkan dengan uraian materi berikutnya.

2.Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.

3.Demokrasi melalui Referendum. Yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat. Ada 2 cara referendum, yaitu referendum obligator dan fakultatif.

Ciri-Ciri Negara Yang Memiliki SistemPolitik ´DEMOKRASI´

  1. Adanya pembatasan terhadapan tindakan pemerintah untukmemberikan perlindungan bagi individu & kelompokdalampenyelenggaraan pergantian pemimpin secara berkala ,tertib ,damai & memalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif

b. Prasarana pendapat umum ,baik pers ,televisi ,maupun radioharus diberi kesempatan untuk mencari berita secara bebasdalam merumuskan pendapat mereka.kebebasan untukmengeluarkan pendapat , berserikat , & berkumpul merupakanhak-hak politik & sipil sangat mendasar .

  1. Sikap menghargai hak-hak minoritas & perorangan , lebihmengutamakan musyawarah daripada paksaan dalammenyelesaikan perselisiihan ,sikap menerima, legistimas darisistem pemerintah.

Dalam bukunya Introduction todemocratic Theory  henry B.maryo

  1. Menyelesaikan perselisihan degan damai secara melembaga bibitpertikaian dapat berupa perbedaan pendapat & kepentingan.Demokrasi merupakan sistem yang menagakui sahnya ekspresipositif dalam pertikaian .demokrasi mengadakan suatu cara yangunik untuk menyelesaikan pertikaian secara damai,meanegakkan ketertiban umum,dan membuat kebijaksanaaanumum dengan fungsi kompromi terlembaga dalam legislatif.
  2. Menjamin terselenggara nya perubahan secara damai dalamsuatu masyarakat yang sedang berubah ciri* UUD(KONSTITUSI)memuat prosedur untuk mengubah UUD ciri*semacam ini mengisyaratkan bahwa dalam rangka aspirasimasyarakat yg berubah & berkembang maka UUD harus di beriterbuka.

D. Ummah

Dalam piagam madinah, pemakaian kata ummah mengandung dua pengertian.

1. organisasi yang diikat oleh akidah islam. kedua, organsasi umat yang menghimpun jamaah atau komunitas yang beragam atas dasar ikatan sosial politik. Dari ayat-ayat Alqur’an dan piagam madinah dapat di catat beberapa ciri esensi yang menggambarkan ummah (Islam). pertama, ummah memiliki kepercayaan kepada Allah dan keyakinan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, memiliki kitab yang satu dan bentuk pengabdian yang satu pula kepada Allah.

2. Islam yang memberiakn identitas pada ummah mengajarkan semangat universal. Ketiga, karena umat islam bersifat universal, maka secara alamiah umat islam juga bersifat organik. Keempat, berdasarkan prinsip ketiga, maka Islam tidka dapat mendukung ajaran kolektivitas komunisme dan individualisme kaum kapitalis. Kelima, dari prinsip tersebut, maka sistem politik yang digariskan Islam tidak sama dengan pandnagan Barat.

Kata-kata umat ternyata memiliki ruang lingkup yang berlapis. Lapisan pertama, kata umat bisa disamakan dengan makhluk Tuhan, sehingga burungpun disebut umat, semut yang berkeliaran pun jugs bisa disebut umat dari umat-umat Allah. Lapisan kedua, kata umat berarti umat manusia secara keseluruhan. Lapisan ketiga, kata umat berarti suatu kemunitas manusia. Dalam lapisan ini bare bisa dibedakan antara umat Islam dan umat non-muslim.

Konsep terpenting dalam pemikiran politik Islam adalah konsep Ummah atau komunitas orang-orang beriman.

Permulaan kata Ummah diterjemahkan sebagai suatu kesatuan yang menimbulkan kesatuan semua warga muslim. Jika tubuh Ummah yang konkret muncul ke permukaan sebagai suatu konsep kehidupan dengan mempert-imbangkan budaya, maka Ummah dapat berlaku sebagai suatu kekuatan yang memelihara dan memN&uat-1esaU_dan kekuatan. Jadi, konsep tersebut berperan sebagai simbul kesatuan dan kekuatan yang mewujudkan kesatuan secara bersamaan.

Menurut makna istilah, Ummah “meliputi totalitas (jamaah ) individu-individu yang Baling terkait oleh tali atau ikatan agama, bukan kekeluargaan maupun ras. Di dalam Ummah itu segenap anggota bersaksi sepenuhnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Dihadapan Allah, semua anggota mempunyai derajat yang sama, tidak ada perbedaan tingkatan, kelas atau ras. ”

Sedangkan makna Ummah dalam arti lebih luas tidak hanya terbatas pads masyarakat madinah. Dalam dokumen yang disebut ” Konstitusi Madinah” istilah Ummah digunakan dalam dua arti yang berbeda dalam dua bagian dokumen:

a. pada bagian awal istilah itu digunakan dalam arti khusus, yakni masyarakat keagamaan orang-orang yang beriman; dan

b. pada bagian kedua, kata itu diartikan sebagai masyarakat persekutuan secara umum.

Namun demikian, corak dengan masyarakat non-muslim itu dipandang tidak merubah keunikan dasar dan kekhususan umat Islam.

Sisi paling penting peran Ummah sama dengan solidaritas mekanis yang muncul dari keberadaan manusia dalam suatu dalam Islam adalah tingkat solidaritasnya yang tinggi. Bentuk solidaritas itu tid masyarakat dengan faktor-faktor yang umum seperti wilayah, budaya dan bahasa ( faktor-faktor yang lazim ada pads sebuah bangsa ). Solidaritas Islam adalah sebuah solidaritas organik ( keluarga ) yang menciptakan dan berupaya menggayuh tujuan yang bersifat umum dan menghendaki parsitifasi setiap warganya untuk merealisasikan tujuan itu dalam batas-batas perangkat yang dimiliki sejalan dengan keragaman tugas ( kewajiban ) masing-masing.

 

E. Syura

Kata Syura berasal dari sya-wa-ra, yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kata syura dalam bahasa indonesia menjadi musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Al-Quran mengunakan kata Syura dalam tiga ayat. Dan al-quran tidak menjelaskan secara rinci mengenai syura. Namun etika musyawarah dijelaskan dalam surat ‘Ali ‘imran yaitu, pertama berlaku lemah lembut. Kedua, memberi maaf. Ketiga, hubungan vertikal dengan Allah. Sedangkan bagaimana cara melakuakn musyawarah, Allah tidka menjelaskan secara rinci. Ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam suatu pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah ini dilakuakn dengan membentuk suatu lembaga kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat tersendiri, seperti parlemen atau apapun namanya. Sebagaimana halnya syura, demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi juga diartikan sebagi bentuk dan untuk rakyat.

Sistem kenegaraan yang dianjurkan oleh Islam harus memegang prinsip syura. Allah SWT telah mewajibkan berlakunya sistern syura kepada umat manusia dalam dun ayat Al-Quran. Teks kedua ayat tersebut cukup jelas dalam mewajibkan untuk mengikuti prinsip syura. Ayat pertama disampaikan dalam bentuk perintah terhadap Rasulullah saw. Untuk menjalankan syura. Jika demikian, tentu umatnya lebih pantas untuk diperintah melakukannya. Sementara ayat yang kedua menerangkan bagaimana sifat utama dari kaum muslimin dalam menghadapi berbagai persoalan dan memutuskan permasalahan dengan selalu saling memahami satu sama lainnya dan saling tukar pikiran melalui syura.

Firman Allah SWT, dalam surah Ali Imran : 159, yaitu Artinya :

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap kerns lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karen itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu..”.

Ayat kedua, dalam surah asy-syuura : 36-38, yaitu

Artinya :

“ maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup didunia; dan yang ada pads sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal, dan ( bagi ) orang-orang yang menjahui doss-doss besar dan pebuatan­perbuatan keji, dan apabila mereka marsh mereka memberi manfaat. Dan ( bagi ) orang-orang yang menerima ( mematuhi ) seruan Tithannya dan mendirikan shalat, Belong urusan mereka ( diputuskan ) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kamu berikan kepada mereka “.

Dalam ayat itu menjelaskan bahwa salah satu sifat orang mukmin diantara yang lain adalah bermusyawarah dengan yang lainnya.

Ada juga beberapa hadits yang menyuruh dan memperkuat pentingnya bermusyawarah, juga menjelaskan keutamaannya. Rasulullah saw bersabda; ” minta bantuanlah dalam menyelesaikan permasalahan kalian melalui musyawarah.” .. tidak akan berhasil seorang yang hanya mengikuti pendapatnya sendiri dan tidak ada seorangpun yang akan hancur hanya karena

bermusyawarah.

Perbedaan Syura dengan Demokrasi

Dari uraian di atas tentang syura, dapat kita pahami adanya perbedaan fundamental antara syura dan demokrasi. Seperti telah dikutip sebelumnya, Abdul Qadim Zallum (1990) secara ringkas membandingkan sekaligus membedakan demokrasi dan syura dengan perkataannya, ”Demokrasi bukanlah syura karena syura adalah meminta pendapat (thalab ar-ra’y), sedangkan demokrasi adalah suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang, dan sistem [pemerintahan] …”

Ini berarti, menyamakan syura dengan demokrasi bagaikan menyamakan sebuah sekrup dengan sebuah mobil. Tidak tepat dan tidak proporsional. Mengapa? Sebab, syura hanyalah sebuah mekanisme pengambilan pendapat dalam Islam, sebagai bagian dari proses sistem pemerintahan Islam (Khilafah). Adapun  demokrasi bukan sekadar proses pengambilan pendapat berdasarkan mayoritas, namun sebuah jalan hidup (the way of life) yang holistik yang terrepresentasikan dalam sistem pemerintahan menurut peradaban Barat. Falta bahwa demokrasi adalah sebuah tipe sistem pemerintahan dapat dibuktikan, misalnya, dengan pernyataan mantan Presiden AS Lincoln pada peresmian makam nasional Gettysburg (1863) di tengah berkecamuknya Perang Saudara di AS. Lincoln menyatakan, ”Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.” (Melvin I. Urofsky, 2003: 2).

Karena itu, menyamakan syura dengan demokrasi tidaklah tepat dan jelas tak proporsional. Jika ingin tepat dan proporsional, sistem demokrasi seharusnya dibandingkan dengan sistem Khilafah, bukan dengan syura; atau syura seharusnya dibandingkan dengan prinsip suara mayoritas, bukan dengan demokrasi.

Memang, ada kemiripan antara syura dan demokrasi, yang mungkin dapat menyesatkan orang untuk menganggap syura identik dengan demokrasi. Kemiripan itu ialah, dalam syura ada proses pengambilan pendapat berdasarkan suara mayoritas, seperti terjadi dalam Perang Uhud, identik dengan yang ada dalam demokrasi (An-Nahwi, 1985: 93-94). Namun, dengan mencermati penjelasan tentang syura di atas, masalah kemiripan ini akan gamblang dengan sendirinya. Sebab, tak selalu syura berpatokan pada suara mayoritas. Ini sangat berbeda dengan demokrasi yang selalu menggunakan kriteria suara mayoritas untuk segala bidang permasalahan. Selain itu, syura hanyalah hak kaum Muslim yang dilaksanakan di antara sesama umat Islam ketika mereka bertukar pikiran untuk mengambil suatu pendapat. Orang kafir tidak boleh ikut serta dalam proses syura. Ini jelas berbeda dengan demokrasi yang menjadikan Muslim dan non-Muslim bisa bercampur-aduk untuk menetapkan suatu pendapat. Jika demikian kontras bedanya, sekontras perbedaan warna putih dan hitam, lalu di mana lagi letak kesamaan syura dan demokrasi? Samakah yang putih dengan yang hitam?

Kemiripan syura dengan demokrasi dalam tersebut menjadi lebih tak bermakna jika kita mengkaji ciri-ciri sistem demokrasi secara lebih mendasar dan komprehensif. Menurut Zallum (1990) sistem demokrasi mempunyai ciri-ciri: berlandaskan pada falsafah sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan); dibuat oleh manusia; didasarkan pada 2 (dua) ide pokok: (1) kedaulatan di tangan rakyat; (2) rakyat sebagai sumber kekuasaan, memegang prinsip suara mayoritas dan menuntut kebebasan individu (freedom) agar kehendak rakyat dapat diekspresikan tanpa tekanan.

Hanya dengan memperhatikan falsafah demokrasi, yaitu sekularisme, maka jurang perbedaan syuradan demokrasi akan semakin lebar. Sedemikian lebarnya sehingga mustahil terjembatani. Sebab, syuratidak lahir dari akidah (falsafah) sekularisme, melainkan lahir dari akidah Islam. Syura adalah hukum syariah yang dilaksanakan sebagai bagian dari perintah Allah. Sebaliknya, demokrasi lahir dari rahim ide sekularisme yang kufur. Sebab, setelah terjadi sekularisasi, yakni setelah agama dipisahkan dari kehidupan sehingga agama tidak lagi mengatur urusan kehidupan manusia seperti politik, maka dengan sendirinya manusia itu sendirilah yang membuat aturan hidupnya. Inilah asal-usul ideologis lahirnya demokrasi di negara-negara Eropa pasca Abad Pertengahan (V-XV M), setelah sebelumnya masyarakat Eropa ditindas oleh kolaborasi antara raja/kaisar–yang berkuasa secara despotik dan absolut–dengan para agamawan Katolik yang korup dan manipulatif (An-Nabhani, 2001: 27).

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab III

penutup

 

Kesimpulan

            Kelembagaan dalam politik Islam antara lain terdiri dari adanya konsep-konsep mengenai konstitusi, legislasi, syura dan demokrasi dan juga mengenai ummah. Konstitusi dibuat dalam Islam adalah dalam rangka sebagai pedoman dan aturan main dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Legislasi dibuat untuk mengurusi masalah kenegaraan dan pemerintah menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh rakyatnya. Sementara itu syura dan demokrasi merupakan dua hal yang saling berkaitan, syura merupakan musyawarah dan dalam demokrasi juga menekankan unsur musyawarah. Dan ummah atau umat dapat diartikan bangsa, rakyat, kaum, komunitas dan sebagainya. Bisa dikatakan bahwa umat merupakan organisasi yang diikat oleh kaidah Islam.

 

Perbedaan Syura’ Dengan Demokrasi

Menyamakan syura dengan demokrasi bagaikan menyamakan sebuah sekrup dengan sebuah mobil. Tidak tepat dan tidak proporsional. Mengapa? Sebab, syura hanyalah sebuah mekanisme pengambilan pendapat dalam Islam, sebagai bagian dari proses sistem pemerintahan Islam (Khilafah). Adapun  demokrasi bukan sekadar proses pengambilan pendapat berdasarkan mayoritas, namun sebuah jalan hidup (the way of life) yang holistik yang terrepresentasikan dalam sistem pemerintahan menurut peradaban Barat. Falta bahwa demokrasi adalah sebuah tipe sistem pemerintahan dapat dibuktikan, misalnya, dengan pernyataan mantan Presiden AS Lincoln pada peresmian makam nasional Gettysburg (1863) di tengah berkecamuknya Perang Saudara di AS. Lincoln menyatakan, ”Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.” (Melvin I. Urofsky, 2003: 2).

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

http://misteraim.blogspot.com/2009/04/konsep-siyasah-konstitusi-legislasi.html

http://deviapriyanti158.blogspot.com/2012/03/kelembagaan-politik-islam.html

http://www.globalmuslim.web.id/2011/05/syura-bukan-demokrasi.html

http://demokrasi-8d.blogspot.com/2009/05/macam-macam-demokrasi-di-indonesia.html

http://tips-belajar-internet.blogspot.com/2009/08/macam-macam-demokrasi.html

http://tasarkarsum.blogspot.com/2007/09/macam-macam-konstitusi-undang-undang.html

http://rethakurnia.wordpress.com/2011/01/19/macam-macam-konstitusi/

Hello world!

Posted: November 28, 2012 in Uncategorized

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!